PEKANBARU – Sebagai bank daerah, PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah semakin menunjukkan komitmennya terutama dalam hal literasi keuangan. Sasarannya tidak hanya nasabah umum yang sudah familiar dengan BPD itu, tapi juga kalangan UMKM, Pelajar, hingga dukungan digitalisasi layanan yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini.
Berkat komitmen yang kuat BRK Syariah diganjar dua penghargaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, yang diberikan atas pembukaan rekening pelajar terbanyak dan kegiatan edukasi KEJAR terbanyak. Sebagai bagian dari program ini, BRK Syariah sebelumnya membuka 300 rekening SimPel di SMPN 37 Pekanbaru.
Plt Kepala OJK Provinsi Riau, Mohammad Fredly Nasution, menilai edukasi keuangan yang konsisten penting untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia sekolah.
“Kami berharap budaya menabung dapat tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarga. Semakin sering pelajar mendapatkan edukasi, semakin kuat pula pemahaman mereka dalam mengelola keuangan secara sehat,” ujarnya.
Selain menyasar pelajar, BRK Syariah juga memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM lewat Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM, yang membekali peserta dengan pencatatan keuangan menggunakan SiAPIK Bank Indonesia serta pemahaman SLIK OJK. Di Batam, bank ini tercatat menyalurkan pembiayaan UMKM sekitar Rp13,3 triliun secara kumulatif, dengan realisasi sekitar Rp56 miliar sepanjang 2025 dan lebih dari Rp16 miliar hingga April 2026.
Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menegaskan pembiayaan tidak cukup hanya berupa modal, tetapi harus diikuti penguatan kapasitas pengelolaan usaha.
“Pengembangan UMKM bukan hanya soal tambahan modal atau perluasan jaringan usaha. Pencatatan keuangan yang baik menjadi fondasi penting agar pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya, mengelola arus kas, serta merencanakan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” katanya.
Di sisi produk, BRK Syariah turut memperkuat lini bisnis emas dan layanan rahn, termasuk lewat sertifikasi penaksir emas bagi sumber daya manusianya. Helwin menyebut emas sebagai salah satu produk unggulan yang harus dipasarkan secara aktif oleh seluruh jajaran, bukan hanya petugas gadai.
Penguatan peran BRK Syariah juga terlihat dari sisi kolaborasi lintas lembaga. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam mempercepat akses keuangan masyarakat. Kita membutuhkan energi bersama antara OJK, Bank Indonesia, perbankan, dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder,” katanya.
Semangat kolaborasi itu turut diwujudkan lewat program literasi keuangan syariah GERAK Syariah, yang menjangkau Riau hingga wilayah Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjungpinang, dan Karimun. BRK Syariah juga memperkuat perannya sebagai mitra digitalisasi pelayanan publik, termasuk kerja sama penerimaan pembayaran pendapatan daerah secara digital bersama Pemerintah Provinsi Riau.
Di tengah berbagai capaian tersebut, kinerja operasional bank turut mendapat pengakuan dari otoritas moneter. BRK Syariah meraih penghargaan Bank dengan Ketepatan Proyeksi Terbaik Tier 1 dalam Evaluasi Penarikan dan Penyetoran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau, yang digelar di Bukittinggi pada 11–13 September 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Head Teller BRK Syariah Cabang Pekanbaru Utama, David Rahmadi.
“Alhamdulillah, tentu kami bersyukur atas penghargaan ini. Bagi kami, ini menjadi apresiasi atas upaya menjaga ketepatan proyeksi kebutuhan kas, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam pengelolaan kas,” kata David.
Menurutnya, pengelolaan kas yang akurat berkaitan erat dengan kelancaran operasional bank dan pemenuhan kebutuhan uang tunai masyarakat. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
Helwin Yunus menutup rangkaian capaian ini dengan menegaskan bahwa kekuatan BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah perlu terus disatukan lewat sinergi dan pengelolaan risiko yang baik.
“BRK Syariah memiliki kekuatan yang besar. Dengan sinergi dan penyelarasan yang tepat, kita optimistis dapat terus meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, salah satu program layanan yang cukup menciuri perhatian, sistem pembayaran retribusi kebersihan berbasis QRIS yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Retribusi Kebersihan (SIREHAN).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan mulai menguji sistem itu di Kantor Bapenda Pelalawan pada Kamis, 24 September lalu, bersamaan dengan penandatanganan kerja sama integrasi antara Bapenda dan BRK Syariah.
Sekitar 30 aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah yang menangani retribusi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi bagian dari sosialisasi awal sebelum sistem ini diterapkan secara lebih luas.
Kepala Bapenda Kabupaten Pelalawan, Hj. Jahlelawati, SE, menyebut langkah ini sebagai upaya mengubah pola pemungutan retribusi kebersihan yang selama ini masih berjalan manual. Menurutnya, digitalisasi ini merupakan yang pertama di Riau untuk sektor retribusi kebersihan.
“Ini merupakan inovasi pertama di Riau untuk digitalisasi retribusi kebersihan melalui QRIS. Masyarakat nantinya dapat membayar secara online menggunakan mobile banking BRK Syariah maupun bank lainnya dan e-wallet,” ujar Jahlelawati.
Dengan sistem baru ini, masyarakat tidak lagi harus membayar retribusi secara tunai kepada petugas lapangan. Pembayaran dapat dilakukan lewat aplikasi perbankan seluler atau dompet digital, lalu tercatat otomatis ke dalam sistem Bapenda.
Jahlelawati menambahkan, digitalisasi ini juga diharapkan memperkecil celah penyalahgunaan setoran retribusi. Sebab, seluruh transaksi akan langsung terekam dan dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalkan potensi pembayaran diterima oleh pihak yang tidak berwenang.
Dari sisi perbankan, Branch Manager BRK Syariah Pangkalan Kerinci, Aulia Farkhan, menyatakan uji coba integrasi antara QRIS dan SIREHAN berjalan tanpa kendala berarti. Ia menilai sistem ini membuka peluang perluasan digitalisasi untuk jenis retribusi daerah lainnya.
“Dengan digitalisasi ini, pembayaran menjadi lebih mudah dan pendapatan retribusi dapat dipantau secara real time. Ke depan, kami berharap pembayaran retribusi lainnya juga dapat menggunakan QRIS BRK Syariah untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” kata Aulia.
Integrasi QRIS dan SIREHAN ini merupakan bagian dari langkah yang lebih besar dalam mendorong ekosistem pembayaran retribusi yang cashless, transparan, dan terdokumentasi rapi. Kolaborasi antara BRK Syariah dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan ini sekaligus menjadi contoh percepatan transformasi digital layanan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.
Bagi Pemkab Pelalawan, keberhasilan uji coba ini menjadi modal awal sebelum sistem diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Jika berjalan lancar, model digitalisasi retribusi semacam ini berpotensi direplikasi untuk sektor retribusi lain di luar kebersihan.***
